DAMPAK ETIKA DAN SOSIAL PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI

A. Perilaku Moral dan Konsep Etika

Dalam suatu masyarakat yang memiliki kesadaran sosial, tentunya setiap orang diharapkan dapat melakukan apa yang benar secara moral, etis dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah3. Moral dipelajari setiap orang sejak kecil sewaktu yang bersangkutan masih anak-anak. Sejak kecil , anak-anak sudah diperkenalkan perilaku moral untuk membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dan tidak, atau mana tindakan yang terpuji dan tercela. Sebagai contoh: anak-anak diminta berlaku sopan terhadap orang tua, menghormati guru, atau tidak

menyakiti teman-temannya. Pada saat anak-anak telah dewasa, dia akan mempelajari berbagai peraturan yang berlaku di masyarakat dan diharapkan untuk diikuti. Peraturan-peraturan tingkah laku ini adalah perilaku moral yang diharapkan dimiliki setiap individu.

Walau berbagai masyarakat tidak mengikuti satu set moral yang sama, terdapat keseragaman kuat yang mendasar. “Melakukan apa yang benar secara moral” merupakan landasan perilaku sosial kita.

Tindakan kita juga diarahkan oleh etika (ethics). Kata ethics berakar dari bahasa Yunani ethos, yang berarti karakter. Etika adalah satu set kepercayaan, standar, atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab pada masyarakat atas perilaku mereka. Masyarakat dapat berupa suatu kota, negara, atau profesi.

Tidak seperti moral, etika dapat sangat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Kita melihat perbedaan ini dibidang komputer dalam bentuk perangkat lunak bajakan- perangkat lunak yang digandakan secara ilegal lalu digunakan atau dijual.

Hukum adalah peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat, seperti pemerintah, pada rakyat atau warga negaranya. Hingga kini sangat sedikit hukum yang mengatur penggunaan komputer. Hal ini karena komputer merupakan penemuan baru dan sistem hukum kesulitan mengikutinya.

Kasus pertama kejahatan komputer terjadi pada tahun 1966, saat programer untuk suatu bank membuat suatu tambahan di program sehingga program tersebut tidak dapat menunjukan bahwa pengambilan dari rekeningnya telah melampau saldo. Ia dapat terus menulis cek walau tidak ada lagi uang di rekeningnya. Penipuan ini terus berlangsung hingga komputer tersebut rusak, dan pemrosesan secara manual mengungkapkan saldo yang telah minus. Programer tersebut tidak dituntut melakukan kejahatan komputer, karena peraturan hukumnya belum ada. sebaliknya, ia dituntut membuat entry palsu di catatan bank. Kita dapat melihat bahwa penggunaan komputer dalam bisnis diarahkan oleh nilai-nilai moral dan etika dari para manajer, spesialis informasi dan pemakai, dan juga hukum yang berlaku. Hukum paling mudah diinterpretasikan karena berbentuk tertulis. Di pihak lain, etika tidak didefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggota masyarakat. Bidang yang sukar dari etika komputer inilah yang sedang

memperoleh banyak perhatian.

B. Perlunya Budaya Etika

Pendapat yang luas terdapat dalam organisasi sektor publik adalah bahwa suatu instansi mencerminkan kepribadian pemimpinnya. Misalnya, pengaruh pimpinan instansi pada tindakan/perbuatan korupsi selama

masa berkuasanya pemerintahan orde baru telah membentuk kepribadian pejabat-pejabat publik perpengaruh sedemikian rupa pada organisasi mereka sehingga masyarakat cenderung memandang institusi pemerintah tersebut sebagai organisasi yang korup. 

Hubungan antara pimpinan dengan instansi merupakan dasar budaya etika. Jika instansi harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan dan kata-katanya. Manajemen puncak memimpin dengan memberi contoh (lihat Gambar 6 – 1) . Perilaku ini adalah budaya etika.   

                         

Bagaimana Budaya Etika Diterapkan?

Tugas manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep etikanya menyebar diseluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh semua pegawai. Para eksekutif mencapai penerapan ini melalui suatu

metode tiga lapis, yaitu dalam bentuk pernyataan tekad (komitmen), program-program etika, dan kode etik khusus pada setiap instansi.

Komitmen adalah pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai yang ditegakan oleh pimpinan instansi. Tujuan komitmen ini adalah menginformasikan orang-orang dan organisasi-organisasi baik di dalam maupun di luar

instansi mengenai nilai-nilai etika yang diberlakukan.

Program etika adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan pernyataan komitmen. Suatu aktivitas yang umum adalah pertemuan orientasi yang dilaksanakan bagi pegawai baru. Selama pertemuan ini, subyek etika mendapat cukup perhatian. Contoh lain dari program etika adalah audit etika. Dalam audit etika, sesorang auditor internal mengadakan pertemuan dengan seorang manajer selama beberapa jam untuk mempelajari bagaimana unit

manajer tersebut melaksanakan pernyataan komitmen.

Kode etik khusus instansi, Banyak instansi telah merancang kode etika mereka sendiri. Kadang-kadang kode ini diadaptasi dari kode etik dari organisasi sejenis.

C. Memahami Timbulnya Permasalahan Etika Dalam Teknologi Informasi

Perlindungan atas hak individu di internet dan membangun hak informasi merupakan sebagian dari permasalahan etika dan sosial dengan penggunaan sistem informasi yang berkembang luas. Permasalahan etika dan sosial lainnya, di antaranya adalah: perlindungan hak kepemilikan intelektual, membangun akuntabilitas sebagai dampak pemanfaatan sistem informasi, menetapkan standar untuk pengamanan kualitas sistem informasi yang mampu melindungi keselamatan individu dan masyarakat, mempertahankan nilai yang dipertimbangkan sangat penting untuk kualitas hidup di dalam suatu masyarakat informasi.

Dari berbagai permasalahan etika dan sosial yang berkembang berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi, dua hal penting yang menjadi tantangan manajemen untuk dihadapi, yaitu:

1. Memahami risiko-risiko moral dari teknologi baru.

Perubahan teknologi yang cepat mengandung arti bahwa pilihan yang dihadapi setiap individu juga berubah dengan cepat begitu pula keseimbangan antara risiko dan hasil serta kekhawatiran kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak benar. Perlindungan atas hak privasi individu telah menjadi permasalahan etika yang serius dewasa ini. Di samping itu, penting bagi manajemen untuk melakukan analisis mengenai dampak etika dan sosial dari perubahan teknologi. Mungkin tidak ada jawaban yang selalu tepat untuk bagaimana seharusnya perilaku, tetapi paling tidak ada perhatian atau manajemen tahu mengenai risiko-risiko moral dari teknologi baru.

2. Membangun kebijakan etika organisasi yang mencakup permasalahan etika dan sosial atas sistem informasi.

Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menjelaskan kebijakan etika organisasi. Kebijakan etika organisasi berkaitan dengan sistem informasi meliputi, antara lain: privasi, kepemilikan, akuntabilitas, kualitas sistem, dan kualitas hidupnya. Hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana memberikan program pendidikan atau pelatihan, termasuk penerapan permasalahan kebijakan etika yang dibutuhkan.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai permasalahan etika dan sosial dalam pemanfaatan sistem informasi, perlu dipahami dahulu mengenai pengertian etika. Etika merupakan prinsip-prinsip mengenai suatu yang benar dan salah yang dilakukan setiap orang dalam menentukan pilihan sebagai pedoman perilaku mereka. Perkembangan teknologi dan sistem informasi menimbulkan pertanyaan baik untuk individu maupun masyarakat pengguna karena perkembangan ini menciptakan peluang untuk adanya perubahan sosial yang hebat dan mengancam adanya distribusi kekuatan, uang, hak, dan kewajiban. Seperti teknologiteknologi lainnya, teknologi informasi dapat dipakai untuk mencapai kemajuan masyarakat, namun dapat juga digunakan untuk perbuatan kriminal dan mengancam nilai-nilai masyarakat yang dihargai. Bagaimana pun, perkembangan teknologi informasi akan menghasilkan manfaatmanfaat untuk berbagai pihak dan kemungkinan biaya bagi pihak-pihak lainnya. Dengan menggunakan sistem informasi, penting untuk dipertanyakan, bagaimana tanggung jawab secara etis dan sosial dapat ditempatkan dengan memadai dalam pemanfaatan sistem informasi. 

Etika, sosial, dan politik merupakan tiga hal yang berhubungan dekat sekali. Permasalahan etika yang dihadapi dalam perkembangan sistem informasi manajemen umumnya tercermin di dalam lingkungan sosial dan politik. Untuk dapat memahami lebih baik hubungan ketiga hal tersebut di dalam pemanfaatan sistem informasi, diidentifikasi lima dimensi moral dari era informasi yang sedang berkembang ini, yaitu:

1. Hak dan kewajiban informasi; apa hak informasi yang dimiliki oleh seorang individu atau organisasi atas informasi? Apa yang dapat mereka lindungi? Kewajiban apa yang dibebankan kepada setiap individu dan organisasi berkenaan dengan informasi?

2. Hak milik dan kewajiban; bagaimana hak milik intelektual dilindungi

di dalam suatu masyarakat digital di mana sulit sekali untuk masalah kepemilikan ini ditrasir dan ditetapkan akuntabilitasnya, dan begitu mudahnya hak milik untuk diabaikan?

3. Akuntabilitas dan pengendalian; siapa bertanggung jawab terhadap

kemungkinan adanya gangguan-gangguan yang dialami individu, informasi, dan hak kepemilikan?

4. Kualitas sistem; standar data dan kualitas sistem apa yang diinginkan untuk melindungi hak individu dan keselamatan masyarakat?

5. Kualitas hidup; nilai apa yang harus dipertahankan di dalam suatu informasi dan masyarakat berbasis pengetahuan? Lembaga apa yang harus ada untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya pelanggaran informasi? Nilai budaya dan praktik-praktik apa yang diperlukan di dalam era teknologi informasi yang baru?

D. Etika Dalam Suatu Masyarakat Informasi

Etika berhubungan dengan kebebasan setiap individu untuk memilih. Etika adalah suatu hal tentang pilihan setiap individu, yaitu pada saat dihadapkan pada berbagai alternatif tindakan, apa pilihan moral yang benar? Apa yang merupakan sosok utama dari pilihan yang etis? Pilihan etika merupakan keputusan-keputusan yang dibuat setiap individu yang bertanggungjawab atas konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakan

mereka. Ada beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan etika dan tindakantindakan yang dipilih sebagai keputusan yang dibuat setiap individu.

Konsep-konsep dasar tersebut adalah:

1. Tanggungjawab; menerima potensial biaya, tugas, dan kewajiban untuk keputusan-keputusan yang diambilnya.

2. Akuntabilitas; mekanisme untuk menilai tanggungjawab untuk keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil.

3. Kewajiban; adanya peraturan yang memungkinkan setiap individu untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh pihak, sistem, atau organisasi lain.

4. Proses; suatu proses di mana peraturan dikenal dan dipahami dan terdapatnya kemampuan untuk menarik otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa peraturan diterapkan dengan benar.

Konsep dasar yang diuraikan tersebut membentuk tiang fondasi untuk suatu analisa etika atas sistem informasi. Pertama, bahwa teknologi informasi disaring melalui institusi sosial, organisasi, dan individu. Apa pun dampak yang ada dari sistem informasi merupakan hasil dari tindakan-tindakan dan perilaku yang berkembang dari setiap individu, organisasi, maupun institusi. Kedua, tanggung jawab untuk konsekuensi teknologi jelas terletak pada setiap individu, organisasi, dan institusi yang memilih teknologi untuki digunakan. 

Penggunaan teknologi informasi dengan cara yantg bertanggung jawab secara sosial mengandung arti bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi akuntabilitas untuk konsekuensi tindakan-tindakan yang diambil. Ketiga, di dalam masyarakat politik dan sosial yang memiliki etika, setiap individu diharapkan mampu untuk memperbaiki dampak yang terjadi melalui seperangkat peraturan yang dikarakteristikan di dalam suatu proses.

Pada saat kita dihadapkan pada suatu situasi yang tampaknya merupakan permasalahan etika, bagaimana seharusnya kita menganalisis situasi dimaksud. Berikut lima langkah proses yang dapat membantu:

1. Identifikasi dan gambarkan faktanya dengan jelas; temukan siapa yang melakukan apa kepada siapa dan di mana, kapan, serta bagaimana.

2. Definisikan konflik atau permasalahan dan identifikasi nilai-nilai yang lebih tinggi yang terpengaruh; permasalahan-permasalahan etika, sosial, dan politik selalu merujuk pada nilai-nilai yang lebih tinggi,

seperti: kebebasan, privasi, proteksi kepemilikan dan lain-lain).

3. Identifikasi para stakeholders; setiap permasalahan etika, sosial, dan politik pasti memiliki stakeholders. Pastikan identitas individu atau kelompok yang merupakan stakeholders dan apa yang mereka harapkan. Ini tentunya sangat bermanfaat nantinya dalam merancang solusi permasalahan.

4. Identifikasi opsi yang dapat diambil; mungkin kita akan menjumpai beberapa opsi yang tidak memuaskan semua pihak yang terlibat, namun beberapa opsi yang tersedia lebih baik dari yang lain. Kadangkala solusi etika yang baik mungkin tidak selalu seimbang dengan dampaknya pada stakeholders.

5. Identifikasi dampak potensial dari opsi yang dipilih; beberapa opsi mungkin secara etika adalah benar, tetapi merupakan bencana dari sudut pandang yang lain. Opsi lain mungkin dapat berfungsi dengan baik pada suatu kasus, tetapi tidak pada yang lain. Selalu kita tanyakan pada diri kita sendiri ”Bagaimana jika saya memilih opsi ini dan konsisten dari waktu ke waktu?”

Setelah analisis selesai dilakukan, berikutnya adalah menentukan prinsipprinsip etika atau aturan yang harus digunakan untuk membuat suatu keputusan. Meskipun kita adalah yang pada akhirnya memutuskan sendiri prinsip-prinsip etika yang akan diikuti dan bagaimana kita menentukan skala prioritasnya, adalah sangat membantu sekali untuk mempertimbangkan beberapa prinsip etika yang bersumber dari beberapa

pakar, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Immanuel Kant’s Categorial Imperative; suatu prinsip yang menyatakan bahwa jika suatu tindakan tidak baik bagi setiap orang untuk diambil, maka hal ini akan tidak baik bagi siapa pun.

2. Descartes’ rule of change; suatu prinsip yang menyatakan bahwa jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan secara berulang, maka keputusan ini tidak akan baik untuk diambil terus setiap saat.

3. Utilitarian Principles; suatu prinsip yang mengasumsikan bahwa seorang dapat menempatkan nilai dalam prioritasnya dan memahami konsekuensi dari tindakan yang diambil.

4. Risk Aversion Principle; suatu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang harus mengambil tindakan yang menghasilkan paling sedikit gangguan atau biaya yang paling kecil.

5. Ethical ”no free lunch” rule; suatu asumsi bahwa seluruh obyek yang berwujud dan tidak berwujud dimiliki oleh seseorang melalui pengorbanan yang dilakukannya. Perkembangan teknologi dan sistem informasi banyak membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan, khusunya yang mempengaruhi etika dan sosial masyarakat. Berikut contoh di berbagai industri yang merupakan permasalahan etika sebagai dampak dari perkembangan sistem informasi, di antaranya adalah: pengurangan tenaga kerja di industri telekomunikasi dan manufaktur, pembuatan data pribadi secara elektronis untuk mengidentifikasi kemungkinan teroris masuk di bandar udara, dan pemantauan karyawan melalui internet.

Beberapa organisasi telah mengembangkan kode etik sistem informasi. Namun demikian, tetap ada perdebatan berkaitan dengan kode etik yang dapat diterima secara umum dengan kode etik sistem informasi yang dibuat secara spesifik. Sebagai manajer maupun pengguna sistem informasi, kita didorong untuk mengembangkan seperangkat standar etika untuk pengembangan kode etika sistem informasi, yaitu yang berbasiskan pada lima dimensi moral yang telah disampaikan di awal, yaitu:

1. Hak dan kewajiban informasi; Kode etik sistem informasi harus mencakup topik-topik, seperti: privasi e-mail setiap karyawan, pemantauan tempat kerja, perlakuan informasi organisasi, dan kebijakan informasi untuk pengguna.

2. Hak milik dan kewajiban; Kode etik sistem informasi harus mencakup topik-topik, seperti: lisensi penggunaan perangkat lunak, kepemilikan data dan fasilitas organisasi, kepemilikan perangkat lunak yang buat oleh pegawai pada perangkat keras organisasi, masalah copyrights perangkat lunak. Pedoman tertentu untuk hubungan kontraktual dengan pihak ketiga juga harus menjadi bagian dari topik di sini.

3. Akuntabilitas dan pengendalian; Kode etik harus menyebutkan individu yang bertanggung jawab untuk seluruh sistem informasi dan menggarisbawahi bahwa individu-individu inilah yang bertanggung jawab terhadap hak individu, perlindungan terhadap hak kepemilikan, kualitas sistem dan kualitas hidup. Tanggung jawab untuk pengendalian sistem, audit, dan manajemen harus didefinisikan dengan jelas. Tanggung jawab masing-masing petugas dari sistem informasi harus diuraikan dengan rinci.

4. Kualitas sistem; Kode etik sistem informasi harus menggambarkan tingkatan yang umum dari kualitas data dan kesalahan sistem yang dapat ditoleransi. Kode etik juga harus dapat mensyaratkan bahwa semua sistem berusaha mengestimasi kualitas data dan kemungkinan kesalahan sistem.

5. Kualitas hidup; Kode etik sistem informasi juga harus dapat menyatakan bahwa tujuan dari sistem adalah meningkatkan kualitas hidup dari pelanggan dan karyawan dengan cara mencapai tingkatan yang tinggi dari

kualitas produk, pelayanan pelanggan, dan kepuasan karyawan.

Etika komputer dimaknai sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta informasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis 4. Karena itu, etika komputer terdiri dari dua aktivitas utama.

1. waspada dan sadar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat,

2. karena itu harus berbuat sesuatu dengan memformulasikan kebijakankebijakan yang memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara tepat.

Namun ada satu hal yang sangat penting: ”bukan hanya manajemen - pengelola informasi sendiri yang bertanggung jawab atas etika komputer”. Para manajer puncak lain juga bertanggung jawab. Keterlibatan seluruh instansi merupakan keharusan mutlak dalam dunia end-user computing saat ini, semua manajer di semua area bertanggung jawab atas penggunaan komputer yang etis di area mereka. Dan selain manajer, setiap pegawai bertanggung jawab atas aktivitas mereka yang berhubungan dengan komputer.

Alasan Pentingnya Etika Komputer

Ada tiga alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada etika komputer, yaitu: kelenturan logika (Logical malleability), faktor transformasi, dan faktor tak kasat mata (invisibility factors).

1. Kelenturan logika.

Yang dimaksud dengan kelenturan logika (logical malleability) adalah kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apa pun yang kita inginkan. Komputer bekerja tepat seperti yang diinstruksikan oleh programernya. Kelenturan logika inilah yang menakutkan masyarakat. Tetapi masyarakat sebenarnya tidak takut terhadap komputer. Sebaliknya masyarakat takut terhadap orang-orang yang memberi perintah di belakang komputer.

2. Faktor transformasi.

Alasan kepedulian pada etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah secara drastis cara kita melakukan sesuatu. Kita dapat melihat transformasi tugas yang sama pada semua jenis organisasi. Contoh yang baik adalah surat electronik (e-mail). Email tidak hanya memberikan cara bertelepon yang lain, tetapi memberikan cara komunikasi yang sama sekali baru. Transformasi serupa dapat dilihat pada cara manajer mengadakan rapat. Dulu para manajer harus berkumpul secara fisik di satu lokasi, sekarang mereka dapat bertemu dalam bentuk konferensi video.

3. Faktor tak kasat mata.

Alasan ketiga minat masyarakat pada etika komputer adalah karena semua operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan. Operasi internal yang tidak nampak ini membuka peluang pada nilainilai pemprograman yang tidak terlihat, perhitungan rumit yang tidak terlihat dan penyalahgunaan yang tidak terlihat.

- Nilai-nilai pemprograman yang tidak terlihat adalah perintah perintah yang programer kodekan menjadi program yang mungkin dapat atau tidak menghasilkan pemrosesan yang diinginkan pemakai. Selama penulisan program, programer harus membuat serangkaian pertimbangan nilai seperti bagaimana program mencapai tujuannya. Ini bukan suatu tindakan jahat dari pihak programer, tetapi lebih merupakan kurangnya pemahaman. Contoh dampak yang dapat timbul dari nilai-nilai pemrograman yang tidak terlihat adalah insiden nuklir Three Mile Island. Operator pembangkit listrik tersebut telah dilatih menangani keadaan gawat

dengan menggunakan suatu model matematika. Model tersebut hanya dirancang untuk mensimulasikan terjadinya kerusakan tunggal. Namun yang terjadi adalah kerusakan berganda secara serentak. Ketidakmampuan komputer memberikan apa yang diinginkan pemakainya disebabkan oleh faktor tak kasat mata ini.

- Perhitungan rumit yang tidak terlihat berbentuk program-program yang demikian rumit sehingga tidak dimengerti oleh pemakai. Manajer menggunakan tanpa mengetahui sama sekali bagaimana program tersebut melaksanakan perhitungan.

- Penyalahgunaan yang tidak terlihat meliputi tindakan yang sengaja melanggar batasan hukum dan etika. Semua tindakan kejahatan computer termasuk kategori ini, demikian pula tindakan tidak etis seperti mengganggu hak privasi individual, dan memata-matai. Masyarakat karena itu sangat memperhatikan komputer - bagaimana komputer dapat diprogram untuk melakukan hampir segala sesuatu, bagaimana computer mengubah sebagian besar cara kita melakukan sesuatu, dan fakta bahwa yang dikerjakan komputer pada dasarnya tidak terlihat. Masyarakat mengharapkan bisnis diarahkan oleh etika komputer

dan dengan demikian meredakan kekhawatiran tersebut.

E. Hak Sosial dan Komputer

Masyarakat memiliki hak-hak tertentu berkaitan dengan penggunaan komputer. Komputer merupakan peralatan yang begitu penuh daya sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Deborah Johnson, professor pada Rensselaer Polytechnic Institute, yakin bahwa masyarakat memiliki hak atas akses komputer, keahlian komputer, spesialis komputer dan pengambilan keputusan komputer.

1. Hak atas akses komputer.

Setiap orang tidak perlu memiliki sebuah komputer, seperti juga tidak setiap orang memiliki mobil. Namun, pemilikan atas akses komputer merupakan kunci mencapai hak-hak tertentu lain. Misalnya akses ke komputer berarti kunci mendapatkan pendidikan yang baik.

2. Hak atas keahlian komputer.

Saat komputer mula-mula muncul, ada ketakutan yang luas dari para pekerja bahwa komputer akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja masal. Hal itu tidak terjadi. Kenyataannya, komputer telah menciptakan pekerjaan lebih banyak daripada yang dihilangkannya. Tidak semua pekerja menggunakan komputer atau memerlukan pengetahuan komputer, tetapi banyak yang demikian. Dalam mempersiapkan pelajar untuk bekerja di masyarakat modern, pendidik sering menganggap pengetahuan tentang komputer sebagai suatu kebutuhan.

3. Hak atas spesialis komputer.

Adalah mustahil seseorang memperoleh semua pengetahuan dan keahlian komputer yang diperlukan. Karena itu kita harus memiliki akses ke para spesialis tersebut, seperti kita memiliki akses ke dokter, pengacara, dan tukang ledeng.

4. Hak atas pengembalian keputusan komputer.

Walau masyarakat tidak banyak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana komputer diterapkan, masyarakat memiliki hak tersebut. Hal ini layak jika komputer dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Hak-hak ini dicerminkan dalam UU komputer yang telah mengatur penggunaan komputer. 

Hak atas Informasi.

Klasifikasi hak asasi manusia dalam era komputer yang paling luas dipublikasikan adalah PAPA yang dibuat Richard O. Mason, seorang professor di Southern Methodist University, menciptakan akronim PAPA untuk menggambarkan empat hak asasi masyarakat dalam hal informasi. PAPA merupakan singkatan dari Privacy (privasi), accuracy (akurasi), property (kepemilikan), dan accessibility (aksesbilitas).

1. Hak atas privasi.

Hakim Pengadilan Tinggi Louis Branders dikenal karena mengakui “hak untuk dibiarkan menyendiri.” Mason menganggap hak ini sedang terancam karena dua kekuatan. Yang satu adalah meningkatnya kemampuan komputer untuk digunakan bagi pengintaian, dan yang lain adalah meningkatnya nilai informasi dalam pengambilan keputusan. Contoh-contoh diatas adalah contoh-contoh pengintaian yang tidak menggunakan komputer. Masyarakat umum sadar bahwa komputer dapat digunakan untuk tujuan ini, namun barangkali tidak sadar akan data pribadi mana yang dengan mudah dapat diakses. Jika Anda tahu cara mencarinya, Anda dapat memperoleh informasi data pribadi dan informasi keuangan apapun yang dimiliki oleh warga negara AS.

2. Hak atas akurasi.

Komputer dipercaya mampu mencapai tingkat akurasi yang tidak dapat dicapai oleh sistem nonkomputer. Potensi ini selalu ada, tetapi tidak selalu tercapai. Sebagian sistem berbasis komputer mengandung kesalahan lebih banyak daripada yang dapat ditolerir sistem manual. Dalam banyak kasus, kerusakan terbatas pada gangguan sementara, seperti saat Anda harus memproses penagihan yang telah Anda bayar. Dalam kasus lain, biayanya mungkin lebih besar.

3. Hak atas kepemilikan.

Di sini kita berbicara mengenai hak milik intelektual, umumnya dalam bentuk program-program komputer. Kita sering melihat para pemakai yang telah membeli hak untuk menggunakan perangkat lunak jadi menggandakannya secara illegal, kadang-kadang untuk dijual kembali.

Dalam kasus lain, suatu penjual perangkat lunak mungkin meniru produk popular dari penjual lain.

Para penjual perangkat lunak dapat menjaga hak milik intelektual mereka dari pencurian melalui hak cipta, paten, dan perjanjian lisensi. Hingga tahun 1980-an, perangkat lunak tidak dilindungi oleh UU hak cipta atau paten. Namun, sekarang keduannya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan. Paten memberikan perlindungan yang sangat kuat di negara-negara yang menegakkannya, karena perlindungan hak cipta menetapkan bahwa suatu tiruan (clone) tidak harus persis serupa dengan versi orisinalnya.

Para penjual perangkat lunak mencoba menambal lubang-lubang dalam hukum melalui perjanjian lisensi yang diterima para pelanggan saat mereka menggunakan perangkat lunak tersebut. Pelanggaran perjanjian membuat pelanggan dapat dituntut di pengadilan.

4. Hak atas akses.

Sebelum adanya database komputer, banyak informasi yang tersedia bagi masyarakat umum dalam bentuk dokumen tercetak atau mikrofilm diperpustakaan. Informasi tersebut terdiri dari beritaberita, hasil penelitian ilmiah, statistik pemerintah, dan lain-lain. Sekarang, banyak dari informasi tersebut yang telah diubah menjadi database komersial yang menjadikannya kurang dapat diakses masyarakat. Untuk memiliki akses ke informasi tersebut, seseorang harus memiliki perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang diperlukan, dan membayar biaya akses. Dengan melihat fakta bahwa komputer dapat mengakses data dari penyimpanan lebih cepat dan lebih mudah dari teknologi lain, maka menjadi ironis bahwa hak untuk akses merupakan masalah etis jaman modern ini.

Kontrak Sosial Jasa Informasi

Mason yakin bahwa untuk memecahkan permasalahan etika komputer, jasa informasi harus masuk ke dalam suatu kontrak sosial yang memastikan bahwa komputer akan digunakan untuk kebaikan sosial. Jasa informasi membuat kontrak tersebut dengan individu dan kelompok yang menggunakan atau yang dipengaruhi oleh output informasinya. Kontrak ini tidak tertulis tetapi tersirat dalam segala sesuatu yang dilakukan jasa informasi. Kontrak tersebut menyatakan bahwa:

• komputer tidak akan digunakan untuk sengaja mengganggu privasi seseorang

• setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemprosesan komputer

• hak milik intelektual akan dilindungi

• komputer akan dapat diakses masyarakat sehingga anggota masyarakat terhindar dari ketidaktahuan informasi.

Singkatnya, masyarakat jasa informasi harus bertanggung jawab atas kontrak sosial yang timbul dari sistem yang dirancang dan diterapkannya.

F. Rencana Tindakan untuk Mencapai Operasi Komputer yang Etis

Sepuluh langkah dalam mengelompokan perilaku dan menekankan etika dalam organisasi.

1. Formulasikan suatu kode perilaku

2. Tetapkan aturan prosedur yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti penggunaan jasa komputer untuk pribadi dan hak milik atas program dan data komputer.

3. Jelaskan sanksi yang akan diambil terhadap pelanggar-seperti teguran, penghentian, dan tuntutan.

4. Kenali perilaku etis.

5. Fokuskan perhatian pada etika melalui program-program seperti pelatihan dan bacaan yang disyaratkan.

6. Promosikan UU kejahatan komputer dengan memberikan informasi kepada karyawan.

7. Simpan suatu catatan formal yang menetapkan pertanggung jawaban tiap spesialis informasi untuk semua tindakannya, dan kurangi godaan untuk melanggar dengan program-program audit etika.

8. Dorong penggunaan program-program rehabilitasi yang memperlakukan pelanggar etika dengan cara yang sama seperti perusahaan mempedulikan pemulihan bagi alkoholik atau penyalah guna obat bius.

9. Dorong partisipasi dalam perkumpulan profesional.

10. Berikan contoh.

Referensi 

Pusdiklatwas BPKP. 2007. Sistem Informasi Manajemen. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan